1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang Pemotong Pajak (5) terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti NPWP : - - - - - pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak Nama : 2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap
SPT_Masa_PPh_23_26.pdf from ECONOMIC AKT319 at Atma Jaya University, Yogyakarta. SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. SPT Normal PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26. 5. Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih 3. PER – 04/PJ/2017 – PERATURAN PAJAK PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 04/PJ/2017 TENTANG BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BENTUK BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberikan … PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi artinya dilakukan ditempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan Objek PPh Pasal 23, yang dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut. 19 Amanita Novi Yushita, M.Si. amanitanovi@uny.ac.id Formulir Pajak | PAJAKITA
Dalam hal tidak tidak ada bukti pendukung atas rincian tagihan di atas maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp 103.000.000,- sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Megah atas pembayaran kepada PT Satu Sarana adalah sebesar: 2% x Rp. 103.000.000,- … My Blog: Contoh makalah pajak penghasilan pasal 23 Penghitungan PPh Pasal 23 dan bukti pemotongan yang dibuat oleh PT. Perdana dijelaskan sebagai berikut: 1. Atas pembayaran bunga sebesar Rp.1.000.000 kepada Bank Mandiri tidak dipotong pajak karena penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank merupakan pengecualian dari pengenaan PPh Pasal 23. Membuat Bukti Potong di e-SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal ... Gambar 9. Setelah memilih jenis bukti Potong yang akan dibuat akan tampil Form Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Isikan Nomor bukti sesuai dengan ketentuan, biasanya tiap nomor bukti akan di berikan inisial untuk cepat di mengerti oleh penerima/pengguna bukti potong misal 001/PPh23/VIII/2016. Tanya Berjawab e-Bupot PPh Pasal 23/26 | Amsyong
PPh Pemotongan dan Pemungutan ~ zakky's blog Jun 07, 2012 · Di Indonesia withholding tax sistem diterapkan dalam mekanisme pemotongan/pemungutan sesuai PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Final Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut. pajak penghasilan: PPH PASAL 23 (Perhitungan, Pemotongan ... Pada tanggal 10 May 2008, melakukan pemotongan dan menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 23 atas dividen yang diterima oleh pemegang saham masing-masing sebesar Rp 1,500,000 kepada keduapuluh penerima dividen. 3). Pada penutupan buku Tanggal 30 May nanti, di neraca PT. Membuat SPT Masa dan Bukti Potong PPh Pasal 23 … Selanjutnya buka SPT PPh, pilih Bukti Potong PPh Pasal 23 untuk WP DN, atau Bukti Potong PPh 26 untuk WP LN. Untuk pembuatan Bukti Potongnya. Lalu isikan saja sesuai jenis transaksinya. Isi nomor bukti potong, tanggal, NPWP, nama dan alamatnya. Jika sudah simpan. Selesai deh pembuatan untuk satu bukti potong.
[Baca Juga: Jenis-Jenis Pasal PPh dan Kegunaannya] Jika di artikel-artikel sebelumnya kita telah membahas lengkap mengenai PPh Pasal 23 tentang tarif yang berlaku, maka disini mari kita bahas tarif PPh 23 secara garis besar dan sedikit membahas mengenai perhitungannya. PPH PASAL 21/26 Pada tanggal 10 May 2008, melakukan pemotongan dan menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 23 atas dividen yang diterima oleh pemegang saham masing-masing sebesar Rp 1,500,000 kepada keduapuluh penerima dividen. 3). Pada penutupan buku Tanggal 30 May nanti, di neraca PT. Begini Standar Penomoran Bukti Potong PPh Pasal 23/26 ... Perlu diketahui bahwa dalam membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26, Dirjen Pajak telah menetapkan 6 (enam) standar penomoran bukti pemotongan yang tertuang dalam lampiran Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2017. Dengan demikian, Pemotong Pajak wajib memberikan nomor pada bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 yang diterbitkan dengan mengikuti LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK …
Tanya Berjawab e-Bupot PPh Pasal 23/26 | Amsyong
